Kabarina.com – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir di tingkat nasional dan berbagai daerah. Berbagai persoalan yang mencuat, mulai dari tata kelola program, dugaan penyimpangan, hingga kontroversi yang menyeret sejumlah yayasan dan pengelola dapur MBG, telah memicu tuntutan evaluasi dan stop MBG dari berbagai kalangan.

Namun di tengah derasnya kritik dan desakan evaluasi tersebut, muncul fenomena yang berbeda, di Provinsi Jambi minsalnya. Aksi massa yang digelar di depan DPRD Provinsi Jambi Jumat (19/06/2026) lalu justru menyuarakan dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan.

Perbedaan arah tuntutan ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Ketika sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG bahkan ada juga tuntutan untuk menyetop program MBG, mengapa di Jambi justru muncul aksi yang seolah berupaya menguatkan program yang sedang menjadi sorotan?

Baca Juga:Menambal Kebocoran Devisa, Menindak Tegas Mafia Manipulasi Data Ekspor

Pertanyaan tersebut semakin menguat karena hingga kini publik masih menunggu kejelasan mengenai berbagai isu yang berkembang terkait pelaksanaan MBG. Alih-alih fokus pada substansi persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, ruang publik justru diwarnai aksi-aksi yang berpotensi menggeser perhatian dari pokok masalah yang sebenarnya.

Dalam praktik demokrasi, demonstrasi merupakan hak setiap warga negara. Namun publik juga memiliki hak yang sama untuk mempertanyakan apakah sebuah aksi benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat atau justru merupakan bentuk mobilisasi yang digerakkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Fenomena yang sering disebut sebagai “demo tunggangan” atau “aksi pesanan” bukanlah isu baru dalam kehidupan politik Indonesia. Secara umum, aksi semacam ini ditandai dengan adanya mobilisasi massa yang terstruktur, minimnya pemahaman peserta terhadap substansi tuntutan, serta munculnya narasi yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding kepentingan publik secara luas.

Baca Juga:Perspektif Hukum: Dasar Hukum Hibah Aset Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Karena itu, muncul pertanyaan yang wajar di tengah masyarakat: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari aksi-aksi tersebut?

Apakah aksi itu benar-benar lahir dari kegelisahan masyarakat yang merasakan manfaat program MBG, atau justru ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam apabila berbagai persoalan dalam program tersebut dibuka secara terang-benderang?

Publik tentu berharap aparat penegak hukum dan pihak terkait tetap fokus pada substansi persoalan yang sedang menjadi sorotan. Sebab yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah perang opini, melainkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir pihak.

Jika berbagai pertanyaan tersebut tidak dijawab secara terbuka, maka spekulasi akan terus berkembang. Dan ketika ruang klarifikasi tidak diisi oleh fakta, ruang itu akan diisi oleh kecurigaan publik.

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang mempertanyakan programnya, melainkan tata kelolanya. Sebab program yang baik sekalipun dapat kehilangan kepercayaan publik apabila pelaksanaannya dibayangi dugaan penyimpangan dan munculnya gerakan-gerakan yang dianggap berupaya mengaburkan persoalan utama yang sedang dipersoalkan masyarakat.

Fenomena ini menjadi perhatian khusus sebab Kabarina.com memandang bahwa yang harus dijawab bukan sekadar apakah program MBG dilanjutkan atau tidak, melainkan apakah program tersebut dikelola secara bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di balik anggaran besar yang digelontorkan negara.

Sebab publik berhak mengetahui kebenaran, dan setiap kritik maupun dukungan terhadap program negara harus lahir dari kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir kelompok.(*)