MPW PP Jambi Minta Truk Batubara Segera Dihentikan dari Jalan Umum
Kabarina.com – Hingga saat ini, angkutan batubara masih bebas melintas di jalan umum di berbagai wilayah Provinsi Jambi. Kondisi tersebut dinilai telah menelan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Data yang dihimpun Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Provinsi Jambi mencatat, hampir 200 nyawa melayang dalam beberapa tahun terakhir akibat kecelakaan yang melibatkan truk batubara.
Korban berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, pegawai, petani, hingga ibu rumah tangga. Bahkan, keluarga besar Pemuda Pancasila juga disebut turut menjadi korban dalam rentetan kecelakaan tersebut.
Ketua MPW PP Provinsi Jambi, Adri, SH, menegaskan bahwa hilangnya ratusan nyawa masyarakat tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ia mempertanyakan keseriusan dan keberpihakan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelesaikan persoalan angkutan batubara.
“Di mana peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini? Mengapa seolah tidak ada solusi konkret, sementara angkutan tambang masih bebas berseliweran di jalan yang dibangun dari uang pajak rakyat,” tegas Adri.
Menurutnya, hampir seluruh ruas jalan umum di Provinsi Jambi kini dikuasai ribuan truk batubara. Ia merinci jalur-jalur yang terdampak, mulai dari Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi, Tebo, Merangin, hingga Bungo.
“Lebih dari separuh jalan raya di Provinsi Jambi ini dilewati angkutan batubara. Mau jadi apa Jambi ini?” lanjutnya dengan nada kritis.
Adri juga menyoroti sikap Pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai terkesan santai dan lamban dalam merealisasikan janji pembangunan jalan khusus batubara. Hingga kini, tiga perusahaan yang disebut tengah membangun jalan khusus masih berkutat dengan persoalan internal masing-masing, tanpa terlihat adanya peran aktif pemerintah untuk mengurai hambatan tersebut.
Kondisi ini, menurut Adri, semakin membuat janji jalan khusus yang kerap disampaikan pemerintah sulit dipercaya dapat terealisasi dalam waktu dekat.
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang menyadari keterbatasan APBD, namun tidak menunjukkan dukungan penuh ketika ada investor yang bersedia membangun jalan khusus.
“Kalau mau persoalan ini selesai, harusnya tegas, tidak setengah hati. Ini bukan lagi soal investasi atau dampak ekonomi, tapi soal hidup dan matinya nyawa manusia,” tegasnya.
Adri menambahkan, penderitaan masyarakat semakin berlapis karena lemahnya regulasi yang mengatur tanggung jawab perusahaan tambang. Akibatnya, pertanggungjawaban atas korban kecelakaan kerap tidak jelas. Di sisi lain, para sopir angkutan batubara yang mencari nafkah juga turut menjadi korban.
“Ingat, yang meninggal juga ada sopir batubara. Semua nyawa sangat berharga,” ujarnya.
MPW PP Provinsi Jambi pun melayangkan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Jambi agar segera menghentikan operasional angkutan batubara di jalan umum. Adri menegaskan, peringatan tersebut bukan sekadar wacana.
“Jika pemerintah tidak menunjukkan iktikad serius menyelesaikan persoalan ini, MPW PP Provinsi Jambi bersama seluruh jajaran hingga ke daerah tidak akan segan mengambil langkah-langkah besar untuk mencari jalan keluar,” pungkasnya.
Sumber: MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi
