Direktur RSUD Raden Mattaher, Ujian Meritokrasi di Tengah Bayang-Bayang Patronase

Oleh: Jefri Bentara Pardede, Direktur V Satgassus Haris-Sani

Di tengah proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, publik sesungguhnya tidak hanya sedang menyaksikan rotasi jabatan birokrasi.

Yang sedang diuji adalah satu hal yang jauh lebih fundamental:

apakah sistem pengisian jabatan di Provinsi Jambi benar-benar berbasis meritokrasi, atau masih berada dalam bayang-bayang patronase yang terselubung dalam mekanisme formal seleksi terbuka.

Seleksi Terbuka Tidak Boleh Menjadi Formalisasi Patronase

Secara normatif, sistem seleksi terbuka dirancang untuk memutus rantai kedekatan dalam pengisian jabatan publik.

Tujuannya jelas: menghadirkan kompetisi berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja.

Namun, dalam praktik birokrasi di banyak daerah, termasuk yang kerap menjadi sorotan publik di berbagai level pemerintahan, seleksi terbuka tidak selalu steril dari pengaruh nonteknis.

Faktor kedekatan personal, relasi politik, jejaring kekuasaan, hingga pertimbangan loyalitas informal sering kali membentuk ruang abu-abu dalam proses pengambilan keputusan.

Inilah yang dalam kajian administrasi publik disebut sebagai patronase birokrasi dalam kemasan meritokrasi formal.

Secara prosedural tampak terbuka.

Namun, secara substansi tidak selalu benar-benar kompetitif.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka seleksi jabatan hanya akan menjadi ritual administratif yang mengonfirmasi pilihan, bukan menguji kelayakan.

Rumah Sakit Bukan Ruang Kompromi Kedekatan

RSUD Raden Mattaher adalah institusi pelayanan kesehatan rujukan utama di Provinsi Jambi.

Ini bukan ruang birokrasi biasa.

Ini adalah institusi yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kondisi paling rentan: sakit, darurat, dan membutuhkan penyelamatan nyawa.

Dalam konteks seperti ini, ruang bagi pendekatan patronase—baik langsung maupun terselubung—seharusnya semakin dipersempit, bukan justru terbuka.

Sebab, patronase dalam jabatan strategis rumah sakit berisiko menghasilkan satu hal yang sangat serius:

melemahnya orientasi pelayanan publik dan menguatnya orientasi kedekatan kekuasaan.

Ketika kedekatan menjadi faktor dominan, maka ukuran kinerja sering kali bergeser.

Dari yang semestinya berbasis hasil, menjadi berbasis relasi.

Dari yang semestinya berbasis capaian, menjadi berbasis loyalitas.

Dan pada titik itu, organisasi publik kehilangan arah substantifnya.

Siklus Jabatan Tanpa Evaluasi Kinerja adalah Masalah Serius

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kecenderungan mempertahankan siklus jabatan tanpa evaluasi kinerja yang benar-benar terbuka dan terukur.

Dalam banyak kasus, seseorang yang pernah menduduki jabatan strategis kembali ikut dalam proses seleksi tanpa adanya diskursus publik mengenai capaian kinerjanya secara objektif.

Padahal, dalam prinsip good governance, yang harus menjadi dasar bukan sekadar “pernah menjabat”, melainkan:

apa dampak nyata dari kepemimpinan sebelumnya.

Apakah layanan membaik?

Apakah efisiensi meningkat?

Apakah inovasi terjadi?

Apakah tata kelola menjadi lebih sehat?

Tanpa evaluasi berbasis indikator tersebut, maka seleksi terbuka berisiko kehilangan substansi dan berubah menjadi pengulangan siklus jabatan.

RSUD Modern Membutuhkan CEO, Bukan Figur dalam Siklus Jabatan

Direktur RSUD saat ini bukan lagi sekadar pejabat administratif.

Ia adalah CEO sektor publik yang harus mampu mengelola organisasi kompleks berbasis data, efisiensi, dan inovasi.

Ia harus mampu memutus pola lama yang tidak produktif, termasuk budaya kerja yang terlalu nyaman dengan rutinitas.

Ia harus mampu berdiri di atas sistem, bukan terjebak dalam relasi.

Karena itu, pengisian jabatan tidak boleh lagi terjebak pada:

• kedekatan personal;

• hubungan struktural masa lalu;

• loyalitas informal; atau

• jejaring kekuasaan nonformal.

Tetapi harus benar-benar berbasis kompetensi, integritas, dan capaian kinerja yang terukur.

Tekanan Fiskal dan Tuntutan Publik Tidak Memberi Ruang untuk Salah Pilih

Dalam konteks yang lebih luas, seluruh pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan fiskal yang semakin ketat.

Ruang anggaran terbatas.

Beban layanan publik meningkat.

Ekspektasi masyarakat semakin tinggi.

Di saat yang sama, tuntutan transformasi digital dan transparansi publik tidak bisa lagi ditunda.

Dalam kondisi seperti ini, kesalahan dalam memilih pejabat strategis bukan sekadar kesalahan administratif.

Tetapi bisa menjadi kesalahan kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik.

Karena itu, ruang untuk patronase harus semakin ditutup, bukan ditoleransi.

Gubernur Diuji: Tegas pada Meritokrasi atau Mengakomodasi Pola Lama

Pada titik ini, seleksi Direktur RSUD Raden Mattaher menjadi ujian penting bagi arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi.

Apakah seleksi jabatan benar-benar menjadi instrumen reformasi birokrasi?

Ataukah masih menjadi ruang kompromi antara meritokrasi dan patronase?

Publik tidak menuntut kesempurnaan.

Namun, publik berhak menuntut konsistensi antara prinsip dan praktik.

Jika yang dinyatakan adalah seleksi berbasis kompetensi, maka kompetensi harus menjadi satu-satunya kompas utama.

Jika yang dinyatakan adalah reformasi birokrasi, maka patronase dalam bentuk apa pun harus semakin dipersempit, bukan direproduksi.

Lima Ukuran Objektif yang Tidak Bisa Ditawar

Dalam konteks RSUD Raden Mattaher, setidaknya ada lima indikator yang harus menjadi dasar utama:

Pertama, peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien yang terukur.

Kedua, perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan rumah sakit.

Ketiga, inovasi dan transformasi digital layanan kesehatan.

Keempat, perubahan budaya kerja organisasi yang lebih profesional.

Kelima, dampak kepemimpinan terhadap kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

Tanpa capaian yang jelas pada indikator tersebut, maka tidak ada dasar rasional untuk mengulang siklus jabatan yang sama.

Mengakhiri Ruang Abu-Abu Patronase dalam Jabatan Publik

Seleksi Direktur RSUD Raden Mattaher bukan sekadar agenda kepegawaian.

Ia adalah momentum untuk menegaskan arah tata kelola pemerintahan daerah.

Apakah Jambi akan memperkuat meritokrasi secara nyata?

Ataukah tetap membiarkan patronase hidup dalam bentuk yang lebih halus dan administratif?

Masyarakat tidak menilai proses.

Masyarakat menilai hasil.

Dan hasil itu hanya akan lahir jika jabatan strategis benar-benar dipisahkan dari kedekatan, dan dikembalikan sepenuhnya pada kompetensi dan kinerja.

Karena pada akhirnya, rumah sakit tidak boleh dipimpin oleh mereka yang paling dekat dengan kekuasaan.

Tetapi oleh mereka yang paling mampu memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat.(*)