Rakernis Humas Polda Jambi, Ariansyah Ingatkan Ancaman Deepfake dan Disinformasi di Era AI
Kabarina.com – Kemajuan teknologi Artificial Intelligence (AI) menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan baru dalam dunia komunikasi publik. Pemanfaatan AI yang semakin masif dinilai mampu meningkatkan efektivitas kerja kehumasan, namun tetap memerlukan pengawasan dan kendali manusia agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Siginjai Sakti Wira Bhakti yang berlangsung di Lantai III Mapolda Jambi, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Bidang Humas Polda Jambi, PPID Polda Jambi, serta diikuti secara virtual oleh para Kasi Humas Polres dan Polresta, Kapolsek, hingga Kanit Humas se-Provinsi Jambi.
Dalam paparannya, Ariansyah menjelaskan bahwa AI kini telah banyak digunakan untuk mendukung tugas-tugas kehumasan, mulai dari monitoring media, analisis sentimen publik, penyusunan draf komunikasi, hingga pemetaan tren percakapan masyarakat di berbagai platform digital.
“AI mampu meningkatkan efisiensi kerja humas, terutama dalam pengolahan data dan analisis informasi dalam jumlah besar. Namun, keputusan strategis, verifikasi informasi, dan publikasi akhir tetap harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten,” tegas Ariansyah.
Menurutnya, transformasi digital telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi. Publik kini cenderung mengakses informasi secara cepat melalui platform digital dan lebih tertarik pada konten visual maupun video pendek dibandingkan format tulisan yang panjang.
Perubahan perilaku tersebut membuat masyarakat tidak lagi menjadi penerima informasi pasif, melainkan turut aktif memberikan tanggapan dan membentuk opini publik secara real time. Karena itu, institusi pemerintah dituntut semakin responsif, transparan, dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ariansyah juga menyoroti berbagai tantangan yang akan semakin dominan di ruang digital pada tahun 2026, seperti disinformasi, misinformasi, malinformasi, hingga penyalahgunaan teknologi deepfake yang berpotensi menyesatkan publik.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, ia menekankan pentingnya strategi manajemen media yang terstruktur melalui proses monitoring, pemetaan isu, penguatan relasi media, peningkatan engagement publik, serta evaluasi yang berkelanjutan.
Selain itu, setiap institusi juga harus memiliki sistem penanganan krisis komunikasi yang jelas dan terukur, mulai dari deteksi dini isu, verifikasi data, penyusunan pesan kunci, penunjukan juru bicara, penyampaian informasi resmi, hingga pemantauan respons publik setelah pesan disampaikan.
Di akhir pemaparannya, Ariansyah menegaskan bahwa komunikasi publik memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah dapat menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat program, dampak pembangunan, serta berbagai capaian yang telah dirasakan masyarakat.
“Komunikasi publik yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan setiap program pembangunan dapat dipahami serta didukung oleh publik,” pungkasnya.(*)
