Kabarina.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus menjadi momentum penting untuk mengambil langkah nyata menghadapi krisis iklim, khususnya di wilayah pesisir Kuala Tungkal. Menurut WALHI, krisis iklim telah menjadi ancaman langsung bagi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir dan tidak lagi bisa dianggap sebagai isu masa depan.
“Banjir rob yang makin sering terjadi, cuaca ekstrem yang mengacaukan jadwal melaut, dan naiknya suhu air laut yang memaksa ikan menjauh ke laut dalam adalah bukti nyata bahwa krisis iklim sudah di depan mata. Ini bukan sekadar teori, tapi fakta yang setiap hari memukul kehidupan nelayan,” tegas Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugerah, Minggu (10/08)
Catatan WALHI Jambi menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, intensitas banjir rob di pesisir Kuala Tungkal meningkat hingga 40%, dengan durasi genangan lebih lama dibandingkan lima tahun sebelumnya. Cuaca buruk pada musim angin utara kini memaksa sebagian nelayan berhenti melaut selama berminggu-minggu, mengakibatkan penurunan pendapatan hingga 50%.
Abdi, seorang nelayan tradisional dari Parit 9 Kuala Tungkal, mengaku harus melaut dua kali lebih jauh dibanding sebelumnya. “Dulu, cuma 5 mil dari pantai sudah dapat ikan banyak. Sekarang harus sampai 10–12 mil. BBM makin mahal, hasil malah berkurang,” ujarnya. Kondisi ini memukul perekonomian keluarga nelayan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan anak.
WALHI Jambi mendesak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat keluar dari zona seremoni dan retorika. HUT ke-60 ini harus menjadi titik balik untuk menghadirkan kebijakan adaptasi dan mitigasi yang berpihak pada masyarakat pesisir.
Salah satu langkah yang disarankan adalah pengembangan armada perahu nelayan berbahan bakar energi baru terbarukan (EBT). Solusi ini diharapkan dapat menekan biaya operasional, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan membantu nelayan beradaptasi terhadap perubahan pola musim dan cuaca.
“Kami mengingatkan bahwa krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan ekonomi, pendidikan, dan keadilan sosial. Pemerintah daerah jangan hanya menjadikan HUT ini sekadar panggung potong tumpeng, sementara rakyat pesisir tenggelam dalam masalah nyata,” tegas Oscar.
WALHI Jambi berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan langkah pemerintah daerah dalam menghadapi krisis iklim, serta memastikan keberpihakan terhadap masyarakat pesisir yang menjadi garda terdepan terdampak perubahan iklim.
