Krisis Sampah Kota Jambi: Saatnya Gerakan Kolektif, Bukan Sekadar Beban Pemerintah

Oleh: Jefri Bentara Pardede

(Ketua Sahabat Alam Jambi)

Kota Jambi sedang berdiri di tepi persoalan lingkungan yang tidak bisa lagi dipandang sebagai rutinitas administratif semata. Produksi sampah harian kini telah mencapai kisaran 360 hingga 400 ton per hari. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari laju konsumsi, pertumbuhan kota, dan—yang paling penting—cara kita sebagai masyarakat memperlakukan lingkungan hidup.

Sayangnya, lonjakan produksi tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai. Secara teknis, fasilitas yang ada hanya mampu mengolah sekitar 50 ton per hari. Dalam praktiknya, angka ini bahkan lebih rendah, berkisar antara 10 hingga 40 ton per hari. Artinya, lebih dari 300 ton sampah setiap hari tidak benar-benar dikelola, melainkan langsung ditimbun. Ini bukan pengelolaan, melainkan penundaan masalah dalam skala besar.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang serius antara timbulan sampah dan kapasitas sistem. Namun, akan menjadi keliru jika persoalan ini sepenuhnya diarahkan sebagai kegagalan pemerintah. Justru di sinilah letak kekeliruan berpikir kita selama ini: menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor, sementara masyarakat berposisi sebagai pihak yang pasif, bahkan abai.

Padahal, krisis sampah adalah refleksi kolektif. Ia lahir dari kebiasaan membuang tanpa memilah, mengonsumsi tanpa membatasi, dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada pemerintah. Selama pola pikir ini tidak berubah, maka seberapa besar pun investasi infrastruktur yang dibangun akan selalu tertinggal dari laju produksi sampah itu sendiri.

Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota, Dr. dr. Maulana, tetap menunjukkan komitmen yang patut diapresiasi. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penguatan sistem pengelolaan, peningkatan pengawasan, hingga penjajakan teknologi pengolahan yang lebih modern. Dalam keterbatasan fiskal daerah, langkah-langkah ini bukan hal yang sederhana. Ada keseriusan dan kehendak politik yang tidak bisa diabaikan.

Namun demikian, harus ditegaskan secara jujur: pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Kapasitas anggaran memiliki batas, kemampuan teknis juga tidak tanpa kendala. Jika masyarakat tetap berada dalam posisi pasif, maka beban akan terus menumpuk—secara harfiah—di tempat pembuangan akhir, yang kini sudah berada dalam kondisi kritis.

Di titik inilah diperlukan perubahan paradigma yang lebih mendasar. Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Sampah organik yang mendominasi komposisi timbulan seharusnya tidak pernah sampai ke tempat pembuangan akhir. Ia bisa diselesaikan di dapur, di halaman rumah, atau dalam skala komunitas melalui pengomposan sederhana. Sementara itu, sampah anorganik bukanlah residu tanpa nilai, melainkan sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan melalui sistem pemilahan dan daur ulang.

Jika masyarakat Kota Jambi mulai memilah dan mengolah sampahnya secara konsisten, maka bukan hal yang mustahil untuk memangkas lebih dari separuh volume sampah harian. Dalam simulasi sederhana, dari total 400 ton per hari, sekitar 200 ton sampah organik dapat diselesaikan di tingkat rumah tangga dan komunitas, sementara sekitar 80 ton sampah anorganik dapat dialihkan melalui skema daur ulang. Dengan demikian, beban yang harus ditangani oleh pemerintah dapat ditekan hingga sekitar 120 ton per hari—angka yang jauh lebih rasional dan memungkinkan untuk dikelola secara berkelanjutan.

Ini bukan sekadar wacana ideal, melainkan kebutuhan yang mendesak. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, tempat pembuangan akhir akan terus menjadi titik akumulasi krisis. Kita tidak sedang kekurangan teknologi semata, tetapi kekurangan kesadaran kolektif.

Sudah saatnya kita berhenti menempatkan sampah sebagai urusan pemerintah semata. Setiap kantong plastik yang kita buang, setiap sisa makanan yang kita abaikan, adalah bagian dari sistem yang sedang kita bebani bersama. Kota ini tidak akan bersih hanya karena kebijakan, tetapi karena kesadaran warganya.

Krisis sampah di Kota Jambi adalah peringatan keras, sekaligus peluang. Peringatan bahwa sistem lama telah usang, dan peluang untuk membangun model pengelolaan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah telah memulai langkahnya. Kini, giliran masyarakat untuk menentukan apakah kita akan menjadi bagian dari solusi, atau justru terus menjadi sumber masalah.