Ketika Legitimasi Sosial Tergerus: Ujian Serius bagi Investasi dan Komunikasi Korporasi di Jambi

Oleh : Ir. Martayadi Tajuddin, MM –

Ekskutif Forum Pengawal Investasi Jambi

Kabarina.com – Polemik yang mengiringi investasi sektor ekstraktif di daerah bukanlah fenomena baru. Namun, apa yang terjadi di Jambi hari ini menunjukkan satu hal yang kerap diabaikan oleh banyak korporasi: bahwa kekuatan modal dan legitimasi formal tidak pernah cukup untuk menjamin keberlanjutan sebuah investasi tanpa dukungan legitimasi sosial.

Kasus yang melibatkan salah satu perusahaan di sektor energi di Jambi terkait pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di kawasan Aur Kenali menjadi contoh konkret bagaimana kegagalan membaca dinamika sosial dapat bertransformasi menjadi krisis multidimensi. Apa yang semula tampak sebagai persoalan teknis dan perizinan, kini berkembang menjadi konflik persepsi, krisis kepercayaan, hingga pertarungan opini di ruang publik.

Dalam konteks ini, publik patut bertanya: di mana letak kesalahan mendasarnya?

Salah satu jawabannya terletak pada absennya social license to operate sebuah prasyarat tak tertulis namun krusial dalam setiap investasi berbasis sumber daya alam. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan, tidak didengar, atau bahkan diposisikan sebagai pihak yang harus menerima tanpa ruang dialog, maka resistensi bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan.

Sayangnya, pendekatan komunikasi yang berkembang justru memperlihatkan kecenderungan yang kontraproduktif. Alih-alih membangun dialog yang setara, komunikasi korporasi di tingkat lokal kerap terjebak pada pola defensif, eksklusif, dan terlalu bertumpu pada legitimasi formal. Pendekatan yang menitikberatkan pada argumen hukum tanpa diimbangi empati sosial hanya akan memperlebar jarak antara perusahaan dan masyarakat.

Dalam teori komunikasi modern, pendekatan semacam ini sudah lama ditinggalkan. Dunia usaha dituntut untuk mengedepankan komunikasi dua arah yang terbuka, transparan, dan adaptif terhadap aspirasi publik. Kepercayaan tidak dibangun melalui klaim sepihak, melainkan melalui interaksi yang jujur dan setara.

Di tengah situasi yang belum sepenuhnya kondusif, munculnya kebocoran dokumen internal berupa invoice kerja sama media semakin memperkeruh keadaan. Dokumen yang seharusnya bersifat konfidensial itu kini menjadi konsumsi publik, memunculkan pertanyaan baru terkait transparansi, keadilan, dan profesionalisme dalam pengelolaan relasi media.

Variasi nilai kerja sama yang terungkap ke publik bukan sekadar angka. Ia dengan cepat berubah menjadi simbol ketimpangan, memicu spekulasi, dan berpotensi menciptakan friksi di kalangan media itu sendiri. Dalam situasi krisis, informasi semacam ini ibarat bahan bakar yang memperbesar api ketidakpercayaan.

Lebih jauh, momentum kebocoran ini memunculkan pertanyaan yang lebih serius: apakah ini sekadar kelalaian, atau cerminan lemahnya tata kelola internal?

Apa pun jawabannya, satu hal yang pasti perusahaan tengah menghadapi persoalan yang tidak lagi bersifat parsial. Ini adalah kombinasi antara tekanan sosial eksternal dan kerentanan internal dalam mengelola informasi serta komunikasi strategis.

Relasi dengan media, yang seharusnya menjadi jembatan dalam membangun opini publik yang sehat, justru berisiko berubah menjadi sumber persoalan ketika tidak dikelola secara transparan dan proporsional. Dalam ekosistem informasi yang terbuka seperti saat ini, setiap celah kecil dalam tata kelola komunikasi dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis reputasi.

Di titik ini, yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi, melainkan keberanian untuk melakukan koreksi mendasar.

Perusahaan perlu keluar dari zona nyaman pendekatan lama yang kaku dan eksklusif. Pembenahan harus dimulai dari tingkat paling operasional di mana interaksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan berlangsung setiap hari. Sistem pengelolaan dokumen harus diperkuat, pola kemitraan media harus ditata ulang dengan prinsip keadilan, dan yang terpenting, pendekatan komunikasi harus diredefinisi menjadi lebih manusiawi, dialogis, dan terbuka.

Karena pada akhirnya, investasi bukan hanya soal menggali sumber daya, tetapi juga tentang membangun kepercayaan.

Jika kepercayaan itu runtuh, maka sebesar apa pun nilai investasi, ia akan selalu berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Jambi hari ini sedang memberi pelajaran penting: bahwa krisis bukan selalu dimulai dari luar, tetapi sering kali tumbuh dari dalam dari cara perusahaan melihat, mendengar, dan berkomunikasi dengan dunia di sekitarnya.(*)