Kabarina.com – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan pentingnya keselarasan antara program pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan implementasi program nasional di daerah akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembukaan lapangan kerja.

Hal tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2027, yang dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (15/04/2026).

Dalam sambutannya, Al Haris menyampaikan apresiasi atas dukungan dan arahan pemerintah pusat yang selama ini dinilai konsisten membimbing pemerintah daerah dalam menyelaraskan pembangunan menuju visi Indonesia Emas. Ia menekankan bahwa Musrenbang RKPD 2027 menjadi momentum strategis, karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sekaligus fondasi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

Baca Juga:Bima Arya Dorong Investasi Danantara, Solusi Sampah Kota Jambi Tanpa Bebani APBD

“Forum ini menjadi ruang penting untuk menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas kebijakan, hingga penyelarasan program daerah dengan sasaran pembangunan nasional,” ujar Al Haris.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa meskipun di tengah kebijakan efisiensi dan penurunan dana transfer ke daerah, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan melalui berbagai program strategis nasional. Menurutnya, skema tersebut merupakan bentuk pergeseran kebijakan anggaran dari transfer daerah menjadi program yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 2026, alokasi anggaran untuk program prioritas presiden di Provinsi Jambi mencapai Rp1,138 triliun. Pemerintah Provinsi Jambi berharap alokasi tersebut dapat terus meningkat pada tahun 2027 guna mempercepat pembangunan daerah.

Baca Juga:Perkuat Integritas dan Pelayanan, Wawako Diza Buka Orientasi 1.040 PPPK Kota Jambi

Al Haris juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Jambi pada 2025 tercatat sebesar 4,93 persen, didorong oleh hampir seluruh sektor usaha, terutama transportasi dan pergudangan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 4,08 persen, sementara angka kemiskinan turun menjadi 6,89 persen.

Dari sisi pemerataan, rasio gini juga menunjukkan perbaikan menjadi 0,291, disertai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,36 pada 2024 menjadi 75,13 pada 2025. Capaian tersebut mencerminkan kemajuan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, Al Haris mengingatkan agar seluruh pihak tidak berpuas diri. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Untuk tahun 2027, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan lima isu strategis pembangunan, yaitu peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, penguatan daya saing daerah, pemerataan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Adapun tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027 adalah “Akselerasi Produktivitas, Investasi dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing.” Tema ini dijabarkan ke dalam lima prioritas utama pembangunan daerah, mulai dari pembangunan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, reformasi tata kelola pemerintahan, hingga pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara itu, dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi terhadap langkah efisiensi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dengan menyelenggarakan Musrenbang di rumah dinas gubernur, bukan di hotel.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi contoh nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah kebijakan efisiensi nasional. Ia juga menilai sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jambi berjalan baik, tercermin dari kehadiran lengkap para kepala daerah dan pemangku kepentingan dalam forum tersebut.

Musrenbang RKPD 2027 ini turut dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, jajaran Bappeda, unsur Forkopimda, serta instansi vertikal, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.(*)