Kabarina.com – Gubernur Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas persoalan Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami penurunan signifikan dan berdampak luas terhadap stabilitas keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Al Haris menyampaikan bahwa banyak kepala daerah kini menghadapi kesulitan akibat menurunnya nilai TKD yang dikirim dari pusat.
“Kami hari ini dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk menyampaikan keluh kesah kami di daerah. Karena TKD yang dikirim ke daerah sangat luar biasa turunnya,” ujar Al Haris.
Menurutnya, penurunan TKD berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam hal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja operasional, hingga kewajiban terhadap tenaga PPPK.
“Banyak daerah yang merasakan dampaknya. Ada yang sampai kesulitan membayar TPP, sementara beban operasional dan kewajiban terhadap PPPK juga meningkat,” jelasnya.
Gubernur Jambi itu menegaskan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas APBD 2026, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
“Ini berdampak besar terhadap APBD 2026. Hampir semua daerah menyampaikan hal yang sama, karena keberlangsungan pembangunan bisa terancam,” ungkapnya.
Al Haris menilai tahun 2026 akan menjadi periode yang berat bagi banyak pemerintah daerah yang menggantungkan keuangannya pada dana transfer pusat.
“Kita akui, 2026 akan berat sekali bagi teman-teman daerah, terutama yang PAD-nya rendah dan fiskalnya lemah,” ujarnya.
Meski demikian, Al Haris menyambut positif respons Menteri Keuangan yang berjanji akan melakukan evaluasi terhadap APBN dan alokasi TKD pada tahun 2026.
“Pak Menteri berjanji tahun depan akan melakukan evaluasi kembali terhadap APBN dan APBD daerah,” katanya.
Sebagai penutup, Al Haris menekankan pentingnya keseimbangan fiskal nasional untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di seluruh daerah Indonesia.
“Saya sampaikan tadi, kalau PAD kecil dan ketergantungan pada TKD tinggi, maka sulit bagi daerah untuk berkembang. Yang penting roda pemerintahan bisa tetap berjalan,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi wadah strategis bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi bersama agar kebijakan fiskal pusat tetap berpihak pada keberlanjutan pembangunan di daerah.
Adapun gubernur yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain berasal dari:
Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.(*)
