Kabarina.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar audiensi bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) RI, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Kamis (18/09/2025) pagi. Agenda ini difokuskan pada upaya memperkuat kualitas pelayanan publik serta pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jambi.
Audiensi berlangsung dengan dihadiri Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Deputi dan Asisten Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, serta perwakilan OPD lingkup Pemprov Jambi.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya kehadiran Wamen PAN-RB di Jambi sebagai momentum memperkuat pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Persoalan pelayanan publik ini merupakan tugas kita sebagai ASN. Kita harus terus meningkatkan kepuasan masyarakat, terutama dalam sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ujar Gubernur Al Haris.
Al Haris juga menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat, sekaligus mempersilakan para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi, terutama terkait persoalan tenaga non-ASN.
Sementara itu, Wamen PAN-RB Purwadi Arianto menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan memastikan program prioritas pemerintah pusat berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kebijakan ini sejalan dengan program prioritas Bapak Presiden, mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, hingga perumahan rakyat,” ungkapnya.
Menurut Purwadi, seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing. Karena itu, dibutuhkan sinergi aktif antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan.
“Harus ada kolaborasi aktif, sehingga kita bisa mencapai sasaran yang diinginkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai Provinsi Jambi memiliki potensi besar untuk memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan yang adaptif.
“Birokrasi harus adaptif dan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Tugasnya bukan sekadar mengurus, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Kuncinya ada dua: ketulusan dan responsif,” pungkasnya.(*)
