Oleh: iin habibi
Ketua Persatuan Pemuda Melayu Provinsi Jambi
Kabarina.com – Akhir tahun seharusnya menjadi ruang evaluasi jujur bagi pemerintah Provinsi Jambi. Namun yang terlihat justru pengulangan pola lama: pidato optimistis, klaim sepihak, dan data seremonial yang tidak berbanding lurus dengan realitas di lapangan. Pembangunan Jambi hari ini lebih sering bergerak dalam narasi kekuasaan, bukan kebutuhan masyarakat.
Infrastruktur Dijadikan Alat Pencitraan Pemerintah gemar menjual proyek infrastruktur sebagai bukti kerja. Faktanya, jalan strategis provinsi jambi banyak rusak menjadi pemandangan sehari-hari di banyak kabupaten/kota.
Janji multiyears yang digembar-gemborkan berulang kali berubah menjadi alibi kegagalan, bukan solusi, Rakyat tidak butuh baliho proyek mercusuar—mereka butuh jalan yang bisa dilewati yang menjadi akses perekonomian masyarakat.
Pelayanan Kesehatan terutama RSUD Raden Mattaher Gagal Penuhi Hak Dasar, Kondisi rumah sakit rujukan daerah mencerminkan kegagalan perencanaan anggaran dan manajemen. Utang obat, alat medis yang tidak berfungsi optimal, serta layanan yang timpang menunjukkan bahwa pembangunan tidak berpihak pada keselamatan rakyat, Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi kelalaian kebijakan.
Tata Kelola Pemerintahan: Busuk dari Dalam Sepanjang tahun, publik disodori kasus demi kasus: SPJ fiktif, aset daerah dikuasai pihak tertentu, korupasi pada sektor pendidikan, audit yang mengendap tanpa tindak lanjut, dan pengawasan internal yang lebih memilih diam, Ketika pelanggaran dibiarkan, maka pembiaran itu sendiri adalah bentuk kejahatan. Diamnya penguasa adalah sinyal pembiaran korupsi.
Lingkungan Dikorbankan Demi Kepentingan Sesaat, PETI, illegal logging, dan perusakan kawasan hutan serta pembiaran pembangunan stokpile batubara di kawasan pemukiman yang menabrak aturan terus terjadi tanpa penanganan serius. Pemerintah seolah hadir hanya saat konferensi pers, lalu menghilang tanpa tindakan Pembangunan Jambi saat ini merampas ruang hidup dan mencuri masa depan generasi berikutnya mdemi keuntungan jangka pendek segelintir pihak.
Kritik Dibungkam, Kegagalan Ditutupi
Alih-alih membuka ruang koreksi, kritik publik sering dianggap gangguan. Aktivis dan jurnalis dipinggirkan, sementara pejabat berlindung di balik jargon stabilitas.
Padahal pembangunan tanpa kritik adalah jalan lurus menuju penyalahgunaan kekuasaan.
Jambi Tidak Kekurangan potensi sumber daya alam tapi Kekurangan Kejujuran Masalah utama pembangunan Provinsi Jambi bukan pada kurangnya potensi, melainkan krisis integritas dan keberanian memimpin.
Selama pejabat lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki sistem, selama hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka pembangunan hanya akan menjadi slogan kosong.
Akhir tahun ini harus menjadi peringatan keras Jika arah pembangunan tidak dikoreksi secara radikal, maka pemerintah Provinsi Jambi sedang membangun ketidakpercayaan rakyat, bukan kesejahteraan dan sejarah selalu mencatat, kekuasaan yang abai pada suara rakyat akan runtuh oleh kebohongannya sendiri.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy, SH., MA., yang memiliki makna mendalam: secepat apapun kebohongan berlari kebenaran akan tetap bisa mendahuluinya, sering kali karena kebohongan itu rapuh dan sulit dipertahankan, sementara kebenaran memiliki landasan kokoh dan akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, meskipun butuh waktu.(*)
