Kabarina.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., hadir di Provinsi Jambi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025. Rakor tersebut digelar di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Rabu (30/07/2025) siang dan dimoderatori langsung oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH.
Turut hadir Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, dan tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri LHK menyerahkan bantuan penanggulangan Karhutla senilai Rp3.544.139.600 secara simbolis kepada Gubernur Jambi dan Danrem 042/GAPU. Bantuan tersebut terdiri dari dua unit motor Karhutla, satu unit motor pemadam tiga roda, 25 unit pompa jinjing 2 HP beserta kelengkapannya, 20 unit Alat Pelindung Diri (APD) Karhutla, dan 10 unit pelindung wajah khusus personel.
Gubernur Jambi Al Haris dalam paparannya menyampaikan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan Pemprov Jambi untuk menekan risiko Karhutla. Di antaranya penetapan status Siaga Darurat Bencana Karhutla, pembentukan Pos Komando Satgas Siaga Darurat, hingga pengadaan 62 posko di lokasi-lokasi rawan Karhutla. Ia juga mengungkapkan bahwa peminjaman alat berat kepada kelompok tani menjadi salah satu kebijakan untuk mengurangi pembukaan lahan dengan cara membakar.
Sementara itu, Menteri Hanif Faisol menegaskan bahwa berdasarkan hasil peninjauan udara, Jambi menyumbang hampir 10% dari total luas Karhutla nasional yang mencapai hampir 5.000 hektare. Ia pun memuji upaya Provinsi Jambi dalam pengendalian Karhutla yang dinilai lebih unggul dibandingkan beberapa provinsi lain.
“Provinsi Jambi sudah menerapkan tiga hal penting secara konsisten: sistem peringatan dini (early warning system), penaatan tinggi muka air tanah, serta penempatan posko pengawasan di area rawan,” jelas Hanif.
Ia juga menambahkan bahwa pelajaran dari Karhutla besar tahun 2019 telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah permanen, seperti operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, dan patroli udara oleh BMKG dan BNPB.
Namun demikian, Hanif tetap mengingatkan adanya potensi kekeringan dalam 10–20 hari ke depan, berdasarkan peringatan dari BMKG. Meski begitu, saat ini Jambi hampir tidak menunjukkan titik panas. “Hari ini kami pantau langsung melalui udara dan tidak terlihat titik api. Ini menunjukkan keseriusan Gubernur, Danrem, dan Kapolda Jambi yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hanif juga menyinggung pentingnya penegakan hukum atas dugaan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja di atas lahan seluas 440 hektare.
“Kami meminta aparat berani menindak tegas pelaku. Apalagi berdasarkan citra satelit, pembukaan lahan telah terjadi sebelum Karhutla. Kami akan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak bagi pemegang konsesi. Mereka yang terbukti lalai atau sengaja akan dikenai sanksi pemulihan dan ganti rugi lingkungan yang akan dibawa ke pengadilan,” pungkasnya.
