Kabarina.com – Polemik hasil pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi terus bergulir. Terbaru, sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Keadilan Bersama Polri (AKBP) menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Jambi, Senin (21/7/2025), menuntut klarifikasi atas terpilihnya AKBP Mat Sanusi sebagai Ketua KONI Jambi 2025–2029.
Dalam aksinya, massa mempertanyakan status Mat Sanusi yang disebut masih aktif sebagai anggota Polri. Mereka menilai hal ini bertentangan dengan ketentuan larangan rangkap jabatan bagi anggota TNI/Polri.
Koordinator aksi, Alion, menyatakan bahwa pihaknya menuntut Mat Sanusi agar memilih salah satu jabatan dan menghentikan potensi remunerasi ganda.
“KONI bukan ladang pangkat. Kami ingin KONI yang bersih, profesional, dan mandiri — bukan alat karier pejabat aktif,” tegas Alion.
Menanggapi hal tersebut, Mat Sanusi membantah keras seluruh tudingan, Ia menegaskan bahwa proses pemilihannya sebagai Ketua KONI Jambi sudah melalui mekanisme yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Saya terpilih secara sah dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa dan sudah disahkan oleh Ketua Umum KONI Pusat,” ujar Sanusi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Ia juga merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menurutnya memberi ruang bagi anggota TNI/Polri untuk aktif dalam organisasi keolahragaan.
“UU Keolahragaan memberikan landasan hukum yang jelas. Tidak ada aturan yang dilanggar,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Sahabat Alam Jambi, Jefri B. Pardede, ikut angkat bicara. Ia menyayangkan pihak-pihak yang menolak terpilihnya Mat Sanusi sesuai hasil Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) KONI Jambi, proses keterpilihan Sanusi menurutnya sudah berlangsung demokratis dan sportif, sementara perjuangan beliau hingga terpilih sangat penuh dinamika yang melelahkan dan menghasilkan kemenangan didukung banyak pemerhati dan tokoh insan olahraga serta pemilik suara saat musprovlub koni Jambi.
“Tidak ada alasan menolak keterpilihan Pak Sanusi hanya karena profesinya. Semua pihak seharusnya menghormati hasil Musorprovlub,” ujar Jefri.
