Kabarina.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Pemprov Jambi berhasil meraih Opini Ombudsman RI dengan Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi, sekaligus menempati peringkat 1 nasional untuk kategori pemerintah provinsi.
Penghargaan ini diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemprov Jambi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang bersih, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Jambi Al Haris di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia.
Gubernur Al Haris menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov Jambi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Kami tentu sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas capaian ini. Ke depan, tugas kita adalah mempertahankannya, karena objek penilaian ini melihat sejauh mana pemerintah berusaha menghindari hal-hal yang menyalahi aturan,” ujar Al Haris.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Jambi untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami akan terus melakukan evaluasi dan penataan ASN agar bekerja sebaik-baiknya, taat aturan, serta memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” tambahnya.
Ke depan, Pemprov Jambi berkomitmen menjadikan capaian peringkat 1 nasional ini sebagai motivasi untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
Dalam penilaian ketat Ombudsman RI Tahun 2025, fokus evaluasi diarahkan pada instansi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Di lingkungan Pemprov Jambi, terdapat tiga dinas utama yang menjadi objek penilaian, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sosdukcapil), serta Dinas Kesehatan.
Ketiga instansi tersebut dinilai berhasil menjalankan prosedur pelayanan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik pungutan liar dan penundaan berlarut, sehingga dinyatakan tanpa maladministrasi.(*)
