Kabarina.com – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar baik terkait kondisi ketenagakerjaan nasional. Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR-DPR RI, Jumat (15/8/2025), Prabowo mengklaim tingkat pengangguran nasional telah turun ke level terendah sejak krisis ekonomi 1998.
“Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” kata Prabowo.
Melansir dari IDNTIMES, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2025 tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di angka 4,76 persen atau setara dengan 7,28 juta orang dari total angkatan kerja 153,05 juta. Persentase ini lebih rendah dibanding Februari 2024 yang tercatat 4,82 persen, sekaligus menjadi yang terendah dalam lebih dari dua dekade terakhir.
Namun, di balik penurunan persentase tersebut, jumlah absolut pengangguran justru bertambah 83.540 orang atau naik 1,11 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan TPT terjadi karena penciptaan lapangan kerja tumbuh lebih cepat, yaitu 2,52 persen atau setara 3,59 juta orang, sehingga peningkatan jumlah pekerja mampu menekan proporsi pengangguran.
Kualitas pekerjaan juga mengalami perbaikan. Proporsi pekerja penuh naik dari 65,6 persen menjadi 66,2 persen. Tingkat setengah pengangguran menurun dari 8,5 persen menjadi 8,0 persen, sedangkan pekerja paruh waktu turun tipis dari 25,9 persen menjadi 25,8 persen.
Meski menjadi rekor terendah sejak krisis 1998, secara regional Indonesia masih mencatat tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Data Trading Economics menunjukkan, pada Maret 2025 TPT Indonesia berada di 4,76 persen, disusul Brunei Darussalam sebesar 4,7 persen, dan Filipina 3,7 persen. Negara ASEAN lain mencatat angka lebih rendah, seperti Malaysia dan Myanmar masing-masing 3 persen, Vietnam 2,24 persen, Singapura 2,1 persen, Timor Leste 1,6 persen, Laos 1,2 persen, Thailand 0,89 persen, dan Kamboja terendah hanya 0,27 persen.
Dengan demikian, meski capaian nasional patut diapresiasi, tantangan untuk menekan angka pengangguran hingga setara atau lebih rendah dari negara tetangga masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
