Kabarina.com – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan transformasi dan peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya di Provinsi Jambi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Kuliah Umum Universitas Jambi (Unja) bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Atip Latipulhayat, di Auditorium Gedung Unifac Unja.Rabu (09/07)
Mengangkat tema “Menyongsong Transformasi Pendidikan: Arah Baru dan Implikasi RUU Sisdiknas bagi Pendidikan Nasional”, Wagub Sani menyampaikan apresiasi terhadap forum tersebut sebagai upaya strategis dalam meningkatkan wawasan mahasiswa menghadapi era kompetitif dan dinamis.
“Pendidikan nasional adalah sistem terpadu yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama di tengah tantangan era digital dan globalisasi. Saya berharap RUU Sisdiknas benar-benar mendorong akses pendidikan yang merata dan berkualitas,” ujar Wagub.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Jambi dalam pembangunan SDM yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029, melalui visi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan 2029, dengan program strategis Pro-Jambi Cerdas. Program ini mencakup bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan beasiswa jenjang S1 hingga S3, serta pendidikan vokasi kemitraan dalam dan luar negeri.
Wagub Sani turut mengajak para mahasiswa agar siap menjadi generasi penerus yang adaptif dan kompeten dalam menyongsong estafet pembangunan bangsa.
Sementara itu, Wamen Prof. Atip menjelaskan bahwa revisi RUU Sisdiknas dilatarbelakangi oleh usia undang-undang yang sudah lebih dari 23 tahun. Ia menyebutkan terdapat tiga pendekatan perubahan yang sedang digodok, yakni revisi parsial, perubahan menyeluruh, dan penyusunan substansi baru. Revisi ini mencakup pengaturan pendidikan dasar, menengah, tinggi, profesi guru dan dosen, hingga pendidikan pesantren.
“RUU Sisdiknas perlu diperbarui karena mutu dan pemerataan pendidikan belum optimal, terutama dalam hal kualitas guru,” jelas Prof. Atip.
Kuliah umum ini menjadi forum penting dalam membuka ruang diskusi dan membangun pemahaman kritis terhadap arah kebijakan pendidikan nasional ke depan.
