Oleh: Dandi Bratanata
Demisioner Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum (Hima-IH) Universitas Jambi 2021–2022
Kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Provinsi Jambi yang kini menjadi sorotan publik bukanlah letupan spontan. Benih persoalannya telah tumbuh sejak proses penganggaran tahun 2021, pelaksanaan tahun 2022, mencuat kuat pada 2024, hingga akhirnya ditindak tegas dan menghasilkan penetapan tersangka pada 2025. Langkah hukum berjalan cepat, penyidik menggeledah, dana miliaran disita, tersangka ditetapkan, dan seluruh publik menaruh perhatian pada dinas yang seharusnya menjadi motor utama pembangunan sumber daya manusia.
Namun di tengah gegap gempita keberanian aparat membongkar korupsi di tingkat provinsi, ada satu kasus lain yang justru seperti hilang dari radar: dugaan penyimpangan pengelolaan proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo tahun anggaran 2023. Kasus ini sejatinya mulai bergulir sejak 2024 melalui laporan masyarakat dan elemen mahasiswa, namun hingga kini tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.
Padahal, ada benang merah yang tidak bisa diabaikan:
• Sama-sama menyangkut pengelolaan anggaran pendidikan.
• Sama-sama mencuat sejak 2024.
• Namun penanganannya berbeda bak langit dan bumi.
Mengapa Kasus Tebo Tersendat Sementara Kasus Provinsi Melaju Cepat?
Saat Polda dan Kejati Jambi tampil progresif dalam kasus DAK provinsi—mulai dari penyitaan dana, pemeriksaan saksi, hingga pelimpahan tahap II—publik melihat standar keberanian dan transparansi yang patut diapresiasi.
Namun pada waktu yang hampir bersamaan, kasus DAK Pendidikan Tebo justru tampak stagnan. Padahal dugaan pelanggaran yang disuarakan publik di Tebo bukan persoalan sepele:
1. Dugaan penyimpangan pengadaan
• Proyek yang seharusnya dikerjakan dengan mekanisme swakelola justru diduga dialihkan menjadi penunjukan langsung.
• Ada indikasi pengaturan proyek yang berpotensi melanggar ketentuan pengadaan barang/jasa.
Ini bukan kesalahan teknis—ini bicara soal integritas tata kelola anggaran pendidikan.
2. Perubahan pola pengelolaan proyek yang tidak lazim
Jika tahun-tahun sebelumnya menggunakan tender atau mekanisme kompetitif, lalu tiba-tiba berubah ke pola non-kompetitif tanpa alasan objektif, hal ini seharusnya menjadi alarm bagi penegak hukum.
3. Potensi kerugian negara dan hilangnya kualitas layanan pendidikan
Kerugian negara bukan satu-satunya dampak. Ketika anggaran dikelola tidak transparan, kualitas pendidikan ikut tergerus, dan masyarakat Tebo yang menjadi korban langsung.
Laporan-laporan publik mengenai DAK Pendidikan Tebo 2023 ini bukan isu ringan. Derajat kepentingannya setara dengan kasus di tingkat provinsi.
Di Mana Kejari Tebo dan Kejati Jambi?
Pertanyaan masyarakat hari ini sangat sederhana dan sangat wajar:
“Jika Kejati mampu bergerak cepat di kasus provinsi, mengapa kasus Tebo seolah tidak tersentuh secara serius?”
Transparansi adalah kunci. Publik berhak mengetahui:
• Apakah kasus ini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan?
• Berapa banyak saksi yang sudah diperiksa?
• Apakah ada hambatan teknis atau justru perkara ini berhenti di meja tanpa alasan jelas?
Tanpa penjelasan resmi, publik hanya melihat satu hal: ketimpangan penegakan hukum.
Padahal, momentum keberhasilan menangani kasus provinsi seharusnya menjadi dorongan untuk menyelesaikan kasus Tebo, bukan justru membuatnya terlupakan.
Mengapa Kasus Tebo Penting Diselesaikan Sekarang?
1. Kesamaan konteks waktu
Kasus Provinsi Jambi dan Tebo sama-sama mencuat sejak 2024. Perbedaan kecepatan penanganan hanya akan menimbulkan preseden buruk bagi prinsip kepastian hukum.
2. Sektor yang sama: Pendidikan
Korupsi di sektor pendidikan adalah kejahatan yang merampas masa depan generasi. Tidak ada ruang toleransi untuk itu.
3. Dampak langsung pada masyarakat Tebo
Masyarakat berhak atas layanan pendidikan yang bersih, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Kredibilitas penegak hukum dipertaruhkan
Jika korupsi bernilai puluhan miliar di provinsi bisa dibongkar, tetapi dugaan penyimpangan di kabupaten justru dibiarkan kabur, maka publik berhak mempertanyakan independensi dan konsistensi penegakan hukum.
Jangan Ada “Korupsi Senyap” di Tebo
Momentum pemberantasan korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi harus menjadi pintu untuk menegakkan keadilan yang sama di Kabupaten Tebo. Jika satu kasus dapat dibongkar, maka tidak ada alasan logis bagi kasus lainnya untuk dibiarkan redup.
Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, saya memahami bahwa penegakan hukum bukan hanya perkara menangkap koruptor, tetapi juga menjaga equality before the law. Tidak boleh ada wilayah yang kebal, tidak boleh ada kasus yang sengaja dibuat “diam.”
Kasus Tebo tidak boleh menjadi bayangan gelap yang terkubur oleh hiruk-pikuk kasus di tingkat provinsi. Justru sebaliknya, kasus provinsi menjadi bukti bahwa era impunitas seharusnya telah berakhir.
Dan publik melihat semuanya dengan sangat jelas.
