Kabarina.com – Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi secara resmi menetapkan Asikin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi. Musda tersebut digelar di Hotel Ratu, Rabu (28/1/2026), dan menjadi Musda pertama yang dilaksanakan dari total 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Pelaksanaan Musda berlangsung tertib dan demokratis, dihadiri ketua dan jajaran pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, pengurus DPD Golkar Kabupaten Muaro Jambi, perwakilan organisasi sayap partai, serta kader Golkar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi.
Asikin yang merupakan putra daerah Kumpeh sekaligus anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, terpilih secara sah melalui mekanisme organisasi Partai Golkar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Proses pemilihan berjalan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan aspirasi kader dan rekomendasi struktural partai.
Usai terpilih sebagai ketua, Asikin menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa kepemimpinannya ke depan akan mengedepankan prinsip kolektif kolegial serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan strategis partai.
“Alhamdulillah, saya diamanahkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi. Amanah ini tentu bukan hal yang ringan. Insya Allah akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab, kebersamaan, dan semangat musyawarah,” ujar Asikin.
Ia menekankan bahwa Partai Golkar harus dikelola secara terbuka, solid, dan inklusif dengan melibatkan seluruh unsur kader, baik yang berada di struktur kepengurusan maupun di akar rumput.
“Setiap keputusan ke depan tidak boleh diputuskan sepihak. Semua harus melalui proses musyawarah agar Golkar tetap solid dan kuat menghadapi tantangan politik ke depan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Asikin juga membeberkan target politik Partai Golkar Muaro Jambi pada Pemilu Legislatif mendatang. Ia optimistis Golkar mampu meningkatkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Muaro Jambi dengan kerja kolektif dan konsolidasi yang kuat hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Saat ini Partai Golkar Muaro Jambi memiliki lima kursi di DPRD. Target kami pada Pemilu mendatang bisa menambah minimal dua kursi lagi, sehingga total menjadi tujuh kursi. Ini target realistis yang harus dicapai dengan kerja keras dan kebersamaan,” tegasnya.
Menurut Asikin, salah satu fokus utama kepengurusannya adalah memperkuat struktur partai hingga ke tingkat bawah, meningkatkan kualitas kader, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, Ivan Wirata, yang turut hadir dalam Musda tersebut, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musda Golkar Muaro Jambi yang dinilainya berjalan sesuai mekanisme dan aturan partai.
“Hari ini kita melaksanakan Musda Golkar Kabupaten Muaro Jambi. Ini merupakan Musda pertama dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Proses pemilihan ketua dilakukan secara selektif, transparan, dan demokratis, sesuai dengan aturan organisasi,” kata Ivan.
Ia menilai Musda Golkar Muaro Jambi layak dijadikan role model bagi daerah lain di Provinsi Jambi yang akan segera melaksanakan Musda tingkat kabupaten/kota.
“Pelaksanaan Musda ini kita jadikan contoh bagaimana mekanisme organisasi dijalankan dengan baik, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai demokrasi internal partai,” ujarnya.
Ivan juga berharap kepengurusan baru DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi dapat segera melakukan konsolidasi internal serta mempersiapkan strategi politik yang matang dalam menghadapi agenda politik nasional dan daerah.
“Dengan kepengurusan yang baru, kita harapkan Golkar Muaro Jambi semakin solid, kuat, dan siap menghadapi Pemilu maupun Pilkada mendatang,” pungkasnya.
Dengan terpilihnya Asikin sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi, diharapkan partai berlambang pohon beringin ini mampu memperkuat perannya di tengah masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik melalui kerja-kerja politik yang konstruktif dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
