Kabarina.com – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi XII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (01/10/2025).
Rombongan Panja Migas yang hadir antara lain Putri Zulkifli Hasan, Jamaludin Malik, Zulfikar, Cek Endra, Rohmat, Iyet Bustami, dan Ratna Juwita.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya sektor migas sebagai salah satu sumber daya unggulan Jambi yang harus memberikan manfaat nyata bagi daerah. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Pusat dan DPR RI terhadap Participating Interest (PI) 10% dalam pengelolaan blok migas di Jambi, dan berharap realisasinya segera terwujud demi peningkatan pendapatan daerah.
“Atas nama Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap PI 10%. Kami berharap hal ini segera terealisasi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan, mendorong perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi,” ujar Gubernur Al Haris.
Selain isu migas, Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui program bedah rumah bagi 15.000 masyarakat miskin ekstrem, bantuan Rp5 juta untuk ibu rumah tangga penerima manfaat, serta beasiswa pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2025, pendapatan daerah dari DBH migas baru mencapai Rp111 miliar, ditambah iuran tetap dan royalti sebesar Rp61 miliar dari enam wilayah kerja migas di Jambi. Karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan DPR RI untuk mempercepat realisasi PI 10% sebagai sumber tambahan pendapatan.
Sementara itu, Ketua Rombongan Panja Migas, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan pihaknya mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jambi agar lebih peduli terhadap isu lingkungan, terutama dalam menekan emisi karbon, serta aktif melaksanakan tanggung jawab sosial melalui beasiswa, perbaikan fasilitas umum, dan pemberdayaan UMKM.
Pertemuan ini diharapkan menjadi forum strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan migas yang lebih adil, transparan, serta berkeadilan bagi masyarakat Jambi.(*)
