Kabarina.com – Muaratara- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara menggelar rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80 tahun di ruang rapat lembaga tersebut.
Acara ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh Bupati Muratara H. Devi Suhartoni, Wakil Bupati H. Junius Wahyudi, Kapolres, Dandim, serta Ketua DPRD Muratara Devi Arianto, S.H. yang memimpin jalannya kegiatan bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
Kegiatan ini merupakan rangkaian resmi peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar secara nasional. Dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Sidang Tahunan MPR RI 2025 diawali doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, dilanjutkan pidato pembukaan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam pidatonya, Puan Maharani menekankan pentingnya membangun demokrasi yang hidup dan memberi ruang setara bagi seluruh warga negara. Ia menyoroti bahwa demokrasi seharusnya tidak dikuasai segelintir elite, melainkan menjadi wadah partisipasi setara bagi semua warga. Puan juga mengungkap fenomena kritik rakyat di era digital yang kini disampaikan dengan bahasa kekinian, mulai dari sindiran singkat seperti “kabur aja dulu”, “Indonesia Gelap”, hingga lelucon politik “negara Konoha” dan simbol populer seperti “bendera One Piece”.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan perdananya menegaskan kembali bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk lepas dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Presiden menekankan bahwa Indonesia harus berdaulat secara ekonomi, mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, dan berdiri di atas kaki sendiri.
Acara mendengarkan pidato kenegaraan di gedung paripurna DPRD Muratara ini tidak hanya menjadi momentum memperingati HUT RI ke-80, tetapi juga sarana memperkuat rasa nasionalisme dan memahami arah kebijakan nasional yang disampaikan langsung oleh Presiden.(kbss)
