Kabarina.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan peran strategis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam memperkuat sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026 bertema “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Mendagri menegaskan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir di Indonesia. Saat ini, data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota.
“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya, karena Kemendagri memiliki jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, keunggulan utama data Dukcapil terletak pada akurasi biometrik, seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan iris mata. Data ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk perbankan dan aparat penegak hukum.
Pemanfaatan data Dukcapil juga terbukti meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Tito mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bansos yang tidak lagi memenuhi syarat, sehingga berkontribusi pada efisiensi keuangan negara.
Selain itu, data Dukcapil berperan penting dalam penanganan bencana. Meski dokumen fisik korban hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil, sehingga penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan dengan cepat.
“KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.
Dalam konteks sistem keuangan, Mendagri menyebut akses data Dukcapil sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital. Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bahkan memungkinkan pembukaan rekening hanya dalam waktu 3–4 menit.
“Kalau menggunakan digital ID atau IKD, proses pembukaan rekening bisa sangat cepat,” jelas Tito.
Ia juga mengungkapkan bahwa kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus berkembang. Pemanfaatan data Dukcapil oleh PPATK meningkat signifikan hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk kebutuhan validasi dan analisis transaksi keuangan.
Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber. Menurutnya, di era digital, serangan siber terhadap sistem keuangan, energi, dan transportasi dapat melumpuhkan negara tanpa serangan fisik.
“Karena itu, sistem keuangan kita harus terus diperkuat, termasuk cyber security-nya,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta perwakilan dari BIN, Kejaksaan Agung, Polri, dan lembaga terkait lainnya.(Puspen Kemendagri)
