Kabarina.com – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Cek Endra, menilai kebijakan hilirisasi mineral dan batubara (minerba) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah sejalan dengan visi kampanye. Menurutnya, pengolahan sumber daya di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah adalah strategi fundamental memperkuat struktur ekonomi dan daya saing nasional.
“Sejak awal, Presiden Prabowo menempatkan hilirisasi sebagai prioritas strategis. Arahnya jelas, mengubah struktur ekspor dari bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri,” ujar Cek Endra, Jumat (15/8/2025).
Ia mengakui masih ada tantangan pada dua komoditas utama. Hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) belum optimal, sementara sektor nikel menghadapi isu lingkungan di Raja Ampat. “Dengan tata kelola, teknologi bersih, dan standar lingkungan ketat, sektor ini tetap bisa jadi motor hilirisasi berkelanjutan,” katanya.
Cek Endra juga mengapresiasi langkah Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, yang mengajukan 18 proyek hilirisasi lintas sektor senilai 38,63 miliar dolar AS atau Rp618,13 triliun. Delapan proyek di antaranya berfokus pada minerba dengan nilai investasi Rp321,8 triliun dan potensi serapan tenaga kerja hampir 105 ribu orang.
Ia menegaskan DPR akan mengawal roadmap hilirisasi agar transisi dari pra-feasibility study ke tahap eksekusi berjalan tepat waktu. Dalam konteks pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR, Cek Endra juga mendukung pemberantasan tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun per tahun.
“Pemberantasan tambang ilegal bagian integral dari strategi hilirisasi. Penegakan hukum yang tegas memastikan pasokan bahan baku berasal dari sumber legal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Cek Endra optimistis hilirisasi dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. “Dengan kontribusi hilirisasi yang kian besar terhadap PDB, target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029 sangat realistis,” pungkas legislator asal Jambi itu.
