Kabarina.com – Komitmen kuat untuk mendorong percepatan pembangunan berbasis kerakyatan kembali ditegaskan oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bungo, Selasa (5/8/2025). Dalam forum strategis bersama Bupati Bungo, seluruh kepala OPD, dan para camat se-Kabupaten Bungo yang digelar di Kantor Bupati, Gubernur Al Haris menyampaikan secara lugas pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam menyukseskan berbagai program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menekankan bahwa pelaksanaan program-program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Ketahanan Pangan, harus dipercepat dan disinergikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Prioritas utama kita adalah membangun sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Bungo, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Pusat. Visi dan misi Presiden, yang dikenal sebagai Asta Cita, harus diimplementasikan melalui sinkronisasi antara RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten. Ini penting agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.Gubernur juga secara khusus menyoroti urgensi Program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang menurutnya sangat krusial, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.
“Keterlambatan dalam implementasi MBG justru akan merugikan anak-anak kita. Padahal program ini memiliki efek ganda yang luar biasa, mendorong ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dan petani lokal sebagai penyedia bahan makanan,” tegas Al Haris.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jambi membuka ruang untuk berbagai usulan, termasuk pengembangan dapur umum sebagai bagian dari ekosistem MBG yang terintegrasi di tingkat desa dan sekolah.
Tak hanya fokus pada program sosial dan ekonomi, Gubernur Al Haris juga mendorong penguatan posisi strategis Kabupaten Bungo dalam konteks pembangunan regional. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan aspirasi Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kementerian PPN/Bappenas agar Kabupaten Bungo ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), menyusul Kota Jambi yang telah lebih dahulu mendapat status tersebut.
“Bungo punya infrastruktur yang tak kalah dari Kota Jambi. Rumah sakit tipe B ada, bandara juga sudah beroperasi baik. Ini modal awal yang kuat. Jika ditetapkan sebagai PKN, maka aktivitas nasional seperti pengembangan industri akan lebih massif. Bahkan, status jabatan Kapolres bisa naik menjadi Kombes dan Dandim menjadi Kolonel,” jelas Al Haris.
Langkah ini, menurutnya, akan mengangkat posisi Bungo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Jambi dan sekaligus memperkuat daya saing antarwilayah.Seiring dengan rencana strategis tersebut, Gubernur Al Haris juga menyinggung pentingnya pengembangan Bandara Muara Bungo, terutama perluasan apron dan penambahan panjang landasan pacu (runway) agar bisa dilandasi pesawat berbadan besar seperti Airbus.
Bupati Bungo, Deddy Putra, yang hadir mendampingi Gubernur, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menegaskan kesiapan Kabupaten Bungo untuk bersinergi penuh dengan Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan cita-cita besar tersebut.
“Kami berterima kasih atas arahan dan perhatian dari Pak Gubernur. Kami sangat siap berkolaborasi menyukseskan program-program prioritas ini. Bandara kami memang sudah layak dikembangkan lebih lanjut. Aksesibilitas yang lebih luas akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Bungo,” tutur Deddy Putra.
Bupati juga menjelaskan bahwa posisi strategis Kabupaten Bungo sebagai simpul utama wilayah barat Jambi memberikan keuntungan geografis tersendiri. Bungo berbatasan langsung dengan Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh di Jambi, serta dengan Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan Kota Sawahlunto di Sumatera Barat, serta Kabupaten Kuantan Singingi di Riau.
“Secara faktual, Bungo menjadi penyangga sekitar 2,9 juta penduduk dari sembilan kabupaten/kota di tiga provinsi. Dalam konteks ini, penguatan bandara adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar tambahan infrastruktur. Kehadiran pesawat berbadan lebar akan memperlancar arus logistik dan mobilitas penduduk antarwilayah,” tegasnya.
Pertemuan strategis di Kabupaten Bungo ini menjadi momen penting dalam memperkuat koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bungo bersepakat untuk menjadikan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam mengakselerasi pembangunan.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan, diharapkan Kabupaten Bungo tak hanya menjadi pusat kegiatan di wilayah barat Jambi, tetapi juga tumbuh sebagai episentrum baru dalam jaringan ekonomi regional Sumatera.